Pajak CV: Jenis dan Cara Menghitungnya

Memahami Pajak CV

Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari persekutuan antara dua orang atau lebih. Tujuan dari CV ini adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam aspek wirausaha. Dalam CV, terdapat dua peran penting yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif memiliki peran yang lebih penting dalam aktivitas operasional bisnis, sedangkan sekutu pasif hanya memberikan atau menyetorkan modal pada badan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 huruf b tentang Pajak Penghasilan, CV merupakan subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Badan sendiri didefinisikan sebagai sekelompok orang yang melakukan usaha. Oleh karena itu, pajak CV memiliki kaitan erat dengan semua peran yang ada dalam CV. Sekutu aktif bertanggung jawab untuk mengurus pajak CV karena memiliki peran penting dalam operasional bisnis. Selain itu, sekutu aktif juga memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain sebagai kuasa.

Sementara itu, sekutu pasif hanya memberikan modal pada badan usaha dan tidak memiliki wewenang dalam pengurusan pajak CV. Ketika CV mengalami untung atau rugi, sekutu pasif hanya terlibat sebatas besar anggaran yang mereka berikan. Oleh karena itu, pengurusan pajak CV sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekutu aktif.

Jenis Pajak CV

Pajak CV terbagi menjadi beberapa jenis, dan setiap jenis memiliki peran dan aturan yang berbeda. Beberapa jenis pajak CV yang perlu diketahui antara lain:

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak CV yang paling utama. Pajak ini merupakan pajak penghasilan yang wajib dipotong langsung oleh badan usaha CV dari penghasilan karyawan, seperti upah, gaji, tunjangan, honor, dan pembayaran lain yang terkait dengan bisnis. Potongan PPh Pasal 21 ini wajib dilakukan oleh bisnis CV yang memiliki karyawan yang merupakan Wajib Pajak.

BACA JUGA :  500: Internal Server Error

PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan pajak penghasilan berupa angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha CV. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan terutang dikurangi dengan pajak terpotong yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh. PPh Pasal 25 juga termasuk angsuran pajak yang dapat dikreditkan dan merupakan keringanan beban pajak bagi wajib pajak.

Pembayaran pajak PPh Pasal 25 harus dilunasi dalam waktu maksimal satu tahun dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Hanya wajib pajak yang bersangkutan yang dapat membayar pajak ini.

PPh 28/29

PPh 28/29 merupakan jenis pajak CV yang dikenakan pada pemasukan yang berasal dari luar negeri. Pemasukan ini sudah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara asalnya. PPh 28/29 dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak sesuai dengan prosedur pengkreditan pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PPN

Jika badan usaha CV telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Badan usaha harus mengeluarkan faktur pajak dan mengenakan pajak sebesar 10 persen dari harga jual barang atau jasa yang diberikan.

Setiap jenis pajak CV harus dibayarkan sesuai dengan hukum dan aturan pajak yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai jenis pajak CV sangat penting agar bisnis dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan menghindari masalah hukum terkait pajak.

Menghitung Pajak CV

Perhitungan pajak CV memiliki perbedaan dengan perhitungan pajak PT. Langkah pertama dalam menghitung pajak CV adalah menentukan angka Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung PKP, yaitu:

BACA JUGA :  Manakah Pilihan yang Tepat, Flip atau Flip for Business?

Menghitung pendapatan setahun pajak

Langkah pertama adalah menghitung semua pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Pemasukan yang tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan pemasukan yang sudah dikenakan PPh final.

Pengurangan dengan semua biaya

Langkah berikutnya adalah mengurangi pemasukan dengan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya-biaya ini mencakup biaya pembelian bahan dan jasa, tunjangan pegawai, upah kerja, biaya sewa, bunga, asuransi, pengolahan limbah, promosi, serta biaya amortisasi dan penyusutan.

Terd


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *