Ketentuan, Tarif, dan Perhitungan PPh Badan

Heading 2: Jenis-Jenis PPh Badan

Pajak Penghasilan (PPh) badan merupakan salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha di Indonesia. PPh badan ini dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh badan usaha selama satu tahun pajak. Terdapat berbagai jenis PPh badan yang perlu dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh badan yang perlu diketahui:

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mengatur tentang pemotongan pajak dari penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha. Beberapa penghasilan yang termasuk dalam Pasal ini antara lain:

1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya
Badan usaha yang memiliki deposito atau tabungan akan dikenakan pajak atas bunga yang diperoleh dari deposito atau tabungan tersebut.

2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
Pajak juga akan dikenakan atas bunga yang diperoleh dari obligasi dan surat utang negara yang dimiliki oleh badan usaha.

3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi
Jika badan usaha menjadi anggota koperasi dan menerima bunga simpanan dari koperasi tersebut, maka pajak akan dikenakan atas bunga simpanan tersebut.

4. Hadiah Undian
Jika badan usaha mendapatkan hadiah dari undian, pajak akan dikenakan atas hadiah tersebut.

5. Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya
Badan usaha yang melakukan transaksi saham dan sekuritas lainnya juga akan dikenakan pajak atas transaksi tersebut.

6. Transaksi Lain yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan
Selain transaksi-transaksi di atas, terdapat transaksi lain yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan dan akan dikenakan pajak.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 mengatur tentang laporan pajak terkait Norma Perhitungan Khusus yang berlaku untuk Wajib Pajak tertentu saja. Beberapa jenis badan usaha yang termasuk dalam Pasal ini antara lain:

BACA JUGA :  500: Internal Server Error

1. Perusahaan Asuransi Luar Negeri
Badan usaha yang bergerak di bidang asuransi luar negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perusahaan Dagang Asin
Badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan asin juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perusahaan Minyak, Gas, dan Geotermal
Badan usaha yang bergerak di bidang minyak, gas, dan geotermal akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan yang Melakukan Investasi dalam Bentuk Bangunan Serah Guna
Badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sektor Pelayaran atau Penerbangan Internasional
Badan usaha yang bergerak di sektor pelayaran atau penerbangan internasional akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis PPh badan yang paling populer. PPh 21 mengatur tentang pemotongan hasil kegiatan atau jasa yang diterima oleh Wajib Pajak maupun karyawan, termasuk gaji karyawan. Pajak akan dipotong langsung oleh badan usaha yang membayarkan penghasilan tersebut. Jumlah pemotongan pajak akan ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 berkaitan dengan pemungutan pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena aktivitas perdagangan terkait ekspor, impor, dan re-impor. Badan usaha yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas transaksi-transaksi tertentu. Beberapa transaksi yang akan dikenakan pajak antara lain:

1. Royalti, Bunga, Hadiah, dan Penghargaan
Jika badan usaha menerima royalti, bunga, hadiah, atau penghargaan, pajak akan dipotong dari jumlah tersebut.

BACA JUGA :  Mengetahui Apa Itu Revaluasi dan Manfaatnya Bagi Pebisnis

2. Transaksi Pembagian Keuntungan Saham atau Dividen
Pajak juga akan dipotong jika badan usaha melakukan transaksi pembagian keuntungan saham atau dividen.

3. Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Aset selain Tanah dan Transfer Bangunan atau Jasa
Pajak akan dipotong dari pembayaran sewa dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak yang harus dibayarkan merupakan jumlah PPh terutang sesuai dengan SPT PPh dikurangi dengan PPh yang sudah dipungut dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur tentang pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Heading 3: Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 mengatur tentang pajak terutang oleh sebuah perusahaan dalam satu tahun pajak yang lebih besar dari jumlah kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain setelah disetorkan. Jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak yang sudah dipotong, maka perusahaan tersebut harus membayar selisihnya.

Dengan adanya berbagai jenis PPh badan ini, setiap badan usaha diharapkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengetahui jenis-jenis PPh badan ini sangat penting agar badan usaha dapat menghitung dan membayar pajak dengan tepat.

Heading 2: Subjek dan Objek PPh Badan

Selain jenis-jenis PPh badan, subjek dan objek PPh badan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Subjek PPh badan terbagi menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Berikut ini adalah beberapa badan usaha yang termasuk dalam subjek PPh badan:

BACA JUGA :  Mengenal Apa Itu Covenant dalam Keuangan: Berikut Definisi Beserta Jenis-jenisnya

Heading 3: Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Firma
Firma merupakan badan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2. Kongsi
Kongsi merupakan badan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

3. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan sosial, yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip koperasi.

4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum dan memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.

5. Perseroan Lainnya
Perseroan lainnya adalah badan usaha yang memiliki karakteristik perseroan, namun tidak termasuk dalam kategori Persero


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *