Cara Membatalkan Faktur Pajak dan Contohnya

Syarat Pembatalan Faktur Pajak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai prosedur dan contoh surat pembatalan faktur pajak, penting untuk mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembatalan faktur pajak.

Menurut BAB V Pasal 23 PER-03/PJ/2022, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembatalan faktur pajak. Salah satunya adalah karena adanya barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dibatalkan transaksinya atau barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak.

Contoh lainnya adalah kesalahan dalam pengisian faktur pajak, seperti kesalahan dalam pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika e-faktur sudah diunggah, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak, bukan membuat faktur pajak pengganti.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatalan faktur pajak.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Penjual

  1. Penjual harus melaporkan pembatalan faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pihak berwenang bahwa ada faktur pajak yang akan dibatalkan.
  2. Penjual harus melampirkan faktur pajak yang akan dibatalkan dengan nilai Rp0 pada masa Setoran Pajak Tambah Nilai (PPN). Dengan melampirkan faktur pajak yang akan dibatalkan, pihak KPP dapat melakukan verifikasi dan memastikan bahwa faktur pajak tersebut memang benar-benar akan dibatalkan.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Pembeli

  1. Pembeli harus menyediakan dokumen yang berisi pembatalan transaksi. Dokumen ini dapat berupa surat pembatalan kontrak kerja atau dokumen lain yang menyatakan bahwa transaksi yang tercantum dalam faktur pajak akan dibatalkan.
  2. Dokumen yang dimaksud harus menyebutkan secara jelas mengenai transaksi yang akan dibatalkan. Hal ini bertujuan agar pihak KPP dapat memverifikasi kebenaran pembatalan transaksi tersebut.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, PKP penjual maupun PKP pembeli dapat mengajukan pembatalan faktur pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsekuensi dan denda yang dapat timbul akibat pembatalan faktur pajak.

Konsekuensi dan Denda Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual maupun PKP pembeli, tetapi juga memiliki konsekuensi dan denda yang harus dipenuhi. Konsekuensi dan denda ini ditetapkan berdasarkan PER-03/PJ/2022.

Konsekuensi Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Penjual

Bagi PKP penjual, pembatalan faktur pajak dapat menyebabkan munculnya lebih bayar dalam pelaporan Setoran Pajak Tambah Nilai (PPN). Lebih bayar ini dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya dalam pembetulan Setoran Pajak Tambah Nilai (PPN).

Konsekuensi Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Pembeli

Bagi PKP pembeli, pembatalan faktur pajak dapat menyebabkan beberapa konsekuensi, antara lain:

  1. Pembeli mengalami kurang bayar dalam pelaporan Setoran Pajak Tambah Nilai (PPN). Sebagai konsekuensinya, pembeli wajib melakukan pembayaran P
    BACA JUGA :  Ingin Omset Bisnis Semakin Besar, Ketahui Caranya Berikut Ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *