Indonesia Bakal Punya BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Apa Bedanya?

Rencana BPJS Ketenagakerjaan Syariah

Produk BPJS Ketenagakerjaan syariah menjadi salah satu produk yang paling dinanti oleh masyarakat Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap produk syariah terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, rencana adanya produk BPJS Ketenagakerjaan syariah mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia akan memiliki produk BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan ini akan berlaku secara nasional, mengingat beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan kebijakan asuransi syariah untuk perlindungan para pekerja.

Sumber: CNBC Indonesia

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan bagi pekerja Indonesia. Badan ini memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari dibentuknya Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) pada tahun 1977. Kemudian, ASTEK berganti nama menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada tahun 1992 sebelum akhirnya menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2011.

Pada tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan asuransi perlindungan berbasis syariah untuk pertama kalinya. Setelah pilot project yang berlangsung dari Oktober hingga akhir 2019, implementasi BPJS Ketenagakerjaan syariah resmi diadopsi di Aceh pada tahun 2021.

Pemerintah berencana untuk memperluas layanan BPJS Ketenagakerjaan syariah secara nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga akan diperluas hingga ke seluruh daerah. Kehadiran komite ini diharapkan dapat mempercepat perluasan layanan sosial ketenagakerjaan yang nyata bagi masyarakat.

Meskipun demikian, peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya terbuka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Siapa pun warga negara Indonesia dengan latar belakang agama apa pun dapat menggunakan produk ini.

BACA JUGA :  Indihome vs Firstmedia, Adu Provider WiFi Terbaik

Dasar BPJS Ketenagakerjaan Syariah

BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan program perlindungan yang dikelola oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia yang bekerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dengan adanya layanan syariah, pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan Mendasar BPJS Ketenagakerjaan Syariah dan Konvensional

Perbedaan utama antara BPJS Ketenagakerjaan syariah dan konvensional terletak pada akad. Pada produk syariah, akad yang digunakan adalah Wakalah bi Al-Ujrah. Artinya, peserta memberikan kuasa kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola iuran dengan imbalan ujrah.

Program-program di dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki akad masing-masing, seperti Wakalah bi Al-Istithmar untuk Program JHT, tabarru untuk Program JKK, JKM, dan JKP, serta hibah tanahud untuk Program JP.

Proses pengembangan dana juga berbeda. Instrumen investasi pada BPJS Ketenagakerjaan syariah menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bi al-istithmar, dan lain-lain.

Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sementara monitoring dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Hasil evaluasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional diberikan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dasar Hukum Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Syariah

Rencana penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan Syariah didasarkan pada Peraturan BPJS No. 2 Tahun 2021. Program yang ditawarkan secara umum tidak jauh berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan konvensional, meliputi Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Prinsip dan akad yang diterapkan pada produk syariah berbeda dengan produk konvensional. Skema ini menganut prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepercayaan.

Kapan BPJS Ketenagakerjaan Syariah Diluncurkan?

Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai tanggal peluncuran BPJS Ketenagakerjaan syariah secara nasional. Namun, beberapa daerah telah ditetapkan sebagai prioritas untuk penerapan produk ini.

BACA JUGA :  Apa Itu OVO & Gopay? Simak Cara Daftar & Top Up-nya Di Sini!

Daerah yang telah memiliki KNEKS akan menjadi daerah pertama yang menawarkan program syariah dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, KNEKS sudah ada di Sumatera Barat, dan beberapa daerah berikutnya yang akan menyusul adalah Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Keberadaan KNEKS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mendukung percepatan Indonesia sebagai produsen produk halal. Lembaga ini juga akan membantu pemerintah dalam memiliki data ekonomi syariah yang lebih lengkap.

Sejak berita mengenai rencana BPJS Ketenagakerjaan syariah muncul, banyak pihak yang mendukung dan tidak sabar untuk segera menggunakannya. Apakah Anda juga termasuk di antara mereka?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *